Konsekuensi dari naiknya harga BBM bersubsidi alias premium adalah mendorong inflasi. Namun, diperkirakan kenaikan inflasi masih bisa diantisipasi dan terukur.
"Kalau menaikkan hanya Rp 1.000, inflasi 1 persen, tapi terukur," kata Anggota Komisi VII DPR dari Fraksi PKS Mardani Ali Sera dalam acara Diskusi Polemik Problem BBM, Jakarta, Sabtu (7/01/2012).
Jika masyarakat langsung dibatasi, dari premium ke pertamax, daya belinya akan berkurang. Pasalnya, jarak antara harga premium dan pertamax sangatlah tinggi.
Dengan turunnya daya beli itu, secara jangka panjang akan membuat banyak orang kehilangan pekerjaan karena perekonomian yang lesu. Belum lagi ditambah fluktuasi harga minyak yang berpengaruh pada pertamax.
Pada kesempatan yang sama, Pengurus Harian YLKI Tulus Abadi mengatakan hal yang sama. Opsi menaikkan harga sekitar Rp 500-1.000 per liter dinilai lebih masuk akal. Sayangnya, rencana ini pasti dimanfaatkan oleh pihak oposisi sebagai alat politik mengkritik penguasa.
"Ini politik yang menjadi pertimbangan, bukan masalah mensejahterakan masyarakat, BBM jadi alat stabilitasi politik" katanya
Maka dari, kata Tulus, pemerintah belum berani untuk mengambil langkah yang paling masuk akal tersebut. Opsi menaikkan harga juga dinilai akan meresahkan masyarakat yang sudah terbiasa diberi subsidi.
"Tidak ada kebijakan publik yang tidak menimbulkan gejolak sosial masyarakat. Siapapun pasti ada, tergantung bagaimana pemerintah menangani itu," ungkapnya.
Pembatasan yang berujung kepada konversi BBG akan mengalami beberapa kendala. Belum lagi dalam konversi tersebut masyarakat harus membeli converter kit yang harganya cukup mahal.
Di Indonesia saat ini ada 16 SPBG dan yang aktif pun hanya 8 SPBG. Itu pun hanya berada di Jabodetabek, waktu 3 bulan sangatlah sempit untuk menambah jumlahnya.
Wakil Direktur Reform Miner Institute, Komaidi Notonegoro tidak yakin dalam waktu tiga bulan pemerintah siap melaksanakan pembatasan bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi. Apalagi pengalihan BBM kepada bahan bakar gas (BBG).
"Kan 1 April itu 3 bulan lagi, saya tidak yakin kalau bisa siapkan infrastruktur. Pembatasan itu perlu menyiapkan BBG-nya dan infrastrukturnya, untuk membangun SPBG ini membutuhkan investasi yg besar, dan tidak mudah membangun seperti yang dibayangkan," katanya.
Sebelum ada pembatasan, masyarakat sudah kesulitan mendapatkan BBM karena ada disparitas harga sehingga terjadi penyelundupan. Dengan adanya pembatasan subsidi ini justru social impact akan lebih besar. Jadi menaikkan harga jauh lebih efektif daripada melakukan pembatasan BBM.
Dalam konteks ini yang perlu disampaikan kepada publik, bagaimana dalam 3 bulan itu pemerintah bisa menyelesaikan SPBG?
No comments:
Post a Comment